Pesta demokrasi sudah di depan mata, berbagai ide dan gagasan soal tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia sudah dipertarungkan dalam pikiran masyarakat, di dalam obrolan warung-warung kopi, atau di postingan-postingan media sosial.
Isu kesehatan adalah isu yang sangat populis dalam masa kampanye, ..
Bagian 1 Gagasan Bapak Anies Baswedan
Dalam gagasan Bapak Anies Baswedan soal kesehatan, beliau fokus kepada aksesibilitas dan penyetaraan. Beliau menyebutkan bahwa ibu hamil sampai orang dewasa akan diberikan perlindungan kesehatan dengan sistem jaminan kesehatan.
<insert video> "Apa terjemahannya? Kami menginginkan, kami merencanakan agar akses-akses pada fasilitas dasar (menjadi) setara. Kesehatan, kita menginginkan agar akses kepada kesehatan mulai ibu mengandung, bayi dalam kandungan, sampai ketika mereka aktif, itu coverage atas keterjaminan kesehatan,"
Sebenarnya sistem jaminan kesehatan itu telah terlaksana dengan adanya layanan BPJS Kesehatan yang mana, itu perlu improvisasi dalam banyak hal. Sistem jamkes kita sudah ada, namun tentu tidak sempurna.
Bapak Anies (dan mungkin capres yang lain) bisa saja mengelaborasi gagasannya lebih jauh dengan menyinggung soal efektivitas pembiayaan BPJS, penyetaraan sistem pelayanan, dan lain-lain, yang sampai saat ini masih jadi masalah.
<insert article> Contoh hal yang bisa lebih dielaborasi adalah dugaan adanya penolakan dari FKTP/FKRTL terhadap pasien BPJS, yang mana salah satu alasan adanya penolakan tersebut adalah keterbatasan tenaga medis, tenaga kesehatan, serta alat kesehatan.
Isu ketidak-cocokan data (data interoperability) mungkin dialami juga oleh sistem BPJS, yang mana masalah ini terkait dengan adanya 15 juta orang yang tercoret dari kepesertaan BPJS. Tentu soalan interoperability ini, sangat teknis dan bukanlah tanggung jawab BPJS semata, akan tetapi juga tanggung jawab dari berbagai instansi, khususnya Kemkominfo dan Disdukcapil.
Pada prinsipnya, secara ideologis, gagasan dari bapak Anies sudah bagus. Namun, tentu saja yang diperlukan nantinya tidak hanya sekedar ideologi, namun juga langkah-langkah praktis yang langsung menuju akar dari setiap masalah yang ada.
Mengutip dari theconversation, penguatan kelembagaan & pembiayaan BPJS Kesehatan serta investasi berkelanjutan pada fasilitas kesehatan adalah dua hal vital yang menurut saya bisa diutamakan untuk mewujudkan gagasan tersebut.
Selain, tentu saja diiringi dengan penguatan regulasi, penyejahteraan nakes, serta program edukasi dan promosi kesehatan.
Dan, yaa kalau rekan-rekan juru kampanye, mau berkampanye dengan mengangkat isu-isu populis. Masalah jaminan dan pelayanan kesehatan, sangat bisa dipresentasikan.
Contoh, angkatlah isu seperti kenaikan/standarisasi gaji tenaga kesehatan. Sebab kita mungkin sudah tahu ya, kalau ternyata ada nakes yang tidak hidup layak. Ada dokter, misalkan, yang berpraktek pada lebih dari satu tempat.
Salah satu faktor penyebab hal tersebut, bisa jadi adalah gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan problem itu? Nah itulah yang mungkin harus dielaborasi oleh tim-tim sukses di luar sana.
Sebab, publik itu sebenarnya menginginkan lebih dari sekedar gagasan ideologis. Maksudnya gimana? Punya gagasan itu gak cukup gitu ya? Ya iyalah gitukan. Semua orang, saya yakin sudah tau kalau akses kesehatan, akses pendidikan, itu harus setara. Bagaiamana caranya? Nah itu yang publik inginkan untuk diketahui.
Dalam kesempatan lain, beliau juga menyebutkan bahwa perhatian kepada kesehatan dan pendidikan tidak terlalu besar:
<insert video> "Kesehatan dan pendidikan itu kunci, dan hari ini perhatian kepada hal itu, mohon maaf, tidak terlalu besar. Kita belum memandang sehat dan terdidik sebagai faktor utama,"
Apakah jika beliau menganggap bahwa perhatian yang tidak begitu besar sama dengan kuantitas anggaran? Jika demikian, apakah beliau akan meningkatkan jumlah anggaran kesehatan dan pendidikan?
Jika kita mengacu pada data lima tahun terakhir, anggaran kesehatan relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya:
<insert image> Dari sebesar Rp 119,9 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp 124,4 T pada tahun 2021, menjadi Rp 134,8 T pada tahun 2022, menjadi Rp 172,5 T pada tahun 2023 dan sebesar Rp 186,4 T pada tahun 2024.
Pada 2024, anggaran kesehatan akan dipatok sebesar 5.6% APBN (yang mana ini berarti pemerintah saat ini masih berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar minimum 5%.
Jika pembangunan manusia memang menjadi fokus utama dari gagasan Anies dan timnya, maka upaya peningkatan anggaran dan efektivitas penggunaannya tentu akan diutamakan. Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana itu bisa dilakukan??
Mari kita lakukan komparasi singkat soal anggaran dan penggunaan anggaran kesehatan di negara lain:
<insert narration about worldwide view about health & education policy>
<insert Anies’s works in DKI Jakarta>
Bagian 2 Gagasan Bapak Ganjar Pranowo
Program Satu Desa Satu Puskesmas
pengembangan kawasan industri kesehatan
<insert Ganjar’s works in Jawa Tengah>
Bagian 3 Gagasan Bapak Prabowo Subianto
17 gagasan prioritas
Gagasan bidang kesehatan:
- cek kesehatan gratis
- membangun rs lengkap berkualitas di kab
- program makan siang dan susu gratis di sekolah
- bantuan gizi untuk bumil dan balita
<insert Prabowo’s ideas at 2014 & 2019>
Disini saya juga ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah terpilih nantinya, untuk tidak merancang kebijakan yang sekedar ganti kulit.
Reference see at my Glasp or my reference bank.
Komentar
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan bijak bestari.